komite ii dewan perwakilan daerah (dpd) ri menyerahkan draf rancangan undang-undang (ruu) perihal kelautan dan naskah akademiknya pada badan legislasi dpr agar segera dibahas merupakan koleksi undang-undang
ruu kelautan serta naskah akademiknya ini menyerahkan arah pembangunan indonesia untuk negara kelautan berorientasi selama potensi laut, papar la ode ida ketika rapat pleno dengan badan legislasi dpr ri dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
rapat pleno badan legislasi dpr ri dipimpin oleh ketuanya ignatius mulyono dari fraksi partai demokrat yang didampingi para wakilnya, yakni anna mu`awanah (fraksi pkb) juga ahmad dimyati natakusumah (fraksi ppp).
sedangkan daripada dpd ri dipimpin oleh wakil ketua dpd la ode ida yang didampingi ketua komite ii bambang susilo.
kata la ode ida, ruu kelautan ini memberi usulagar potensi juga aktifitas dalam laut adalah arus utama pembangunan di indonesia.
selama pembahasan substansi ruu, berdasarkan dia, tim kerja dpd ri telah mengharmonisasikannya melalui 35 hukum positif dan lalu merangkum hasilnya.
pada hukum positif yang mengandung kelemahan substansi, kami mengusulkanpenyempurnaan uu sektor dimaksud, katanya.
pada kesempatan itu, ignatius mulyono menungkapkan, undang-undang sektor yang berinduk ke kelautan telah lahir lebih dahulu, ternyata induknya belum ada.
berlakunya 35 uu sektor yang berinduk ke kelautan tidak adanya uu induk, menurut dia, amat besar mengatur juga melakukan sinkronisasi.
dpr mesti melahirkan uu induknya. ruu kelautan ini setelah itu akan adalah uu induknya, ujarnya.
kata mulyono, di ini amat sulit membangun laut karena banyak ada uu sektoral tanpa adanya uu induk.
ketua komite ii dpd ri, bambang susilo menambahkan, dpd ri membeli naskah akademik dan draf ruu kelautan setelah sebelumnya menggarap kajian pada 35 uu sektor, dan sasarannya ada ajaran dan komprehensif soal kelautan, jangan sampai terkotak-kotak.
indonesia mesti menyampaikan terhadap dunia, bahwa laut indonesia tergolong laut kurang lebih, pada diantara, juga dalam pada wilayah kepulauan indonesia, adalah Salah satu kesatuan, katanya.
bambang menambahkan, setelah perdana menteri indonesia dalam ketika tersebut, djuanda kartawidjaja, mencetuskan deklarasi djuanda dalam 13 desember 1957 dan perserikatan bangsa-bangsa (pbb) mengesahkannya dengan konvensi hukum laut pbb pada 1982, yaitu united nations convention on the law of the sea (unclos 1982).
melalui unlos 1982, berdasarkan dia, pbb menetapkan indonesia dijadikan negara kepulauan, yaitu wilayah darat juga laut adalah bagian dan tak terpisahkan.