Belanja kampanye caleg harus dibatasi

wakil ketua dpr ri pramono anung mengatakan anggaran shopping para calon anggota legislatif (caleg) agar berkampanye mesti dibatasi untuk meminimalkan biaya politik tinggi.

tidak ada ketentuan yang membuat berbelanja (kampanye). ini tidak adil sebab yang diatur hanya partai, bukan perorangan (caleg). dengan sebab tersebut, belanja kampanye mesti dibatasi, papar pramono selama diskusi buku basa-basi dana kampanye di jakarta, selasa.

menurut dia, salah Salah satu penyebab politik uang tinggi selama tanah air adalah keberadaan keterlibatan pengusaha pada selama organisasi politik.

berkaca dalam pemilu 2009, sebanyak 72 persen daripada 560 anggota dpr ri ketika ini merupakan wajah baru dan didominasi oleh pengusaha.

Informasi Lainnya:

setiap pengusaha tersebut, rata-rata melewatkan dana agar kampanye mulai rp1,8 miliar sampai rp6 miliar.

angka itu didapat dari hasil penelitian kualitatif kepada anggota dpr ketika ini dengan pramono.

hampir ada besar partai politik tersebut punya `cukong`. tentu ini hendak menggoda siapapun dan ikut serta itu, tambahnya.

praktik politik biaya selama proses pemilu juga diperkuat melalui biaya saksi penghitungan suara yang mencapai rp1,5 miliar supaya Satu daerah pemilihan (dapil), dengan perhitungan Satu saksi memperoleh rp50 ribu.

kalau sekarang saksi paling miring (dibayar) rp100 ribu, berarti telah rp2 miliar per dapil, semakin dia.

sementara itu, penulis buku basa-basi dana kampanye, didik supriyanto, mengatakan tidak kehadiran pengaturan pembatasan shopping kampanye memesan parpol juga caleg menggalang dana melalui beragam cara, untuk bisa menggarap kampanye masif supaya membeli suara.

sementara tersebut, peserta pemilu cenderung tidak mencatat seluruh berbelanja kampanye secara nyata. apalagi tidak banyak sanksi terhadap mereka yang membelanjakan kampanye lebih besar daripada dan ditentukan, tutur didik, dan dan peneliti selama perkumpulan supaya pemilu juga demokrasi (perludem).

oleh sebab itu, dibutuhkan undang-undang supaya membatasi shopping kampanye, baik parpol, caleg maupun calon pejabat eksekutif.

hal itu bertujuan supaya memelihara prinsip kesetaraan antarpeserta pemilu, pada rangka memperebutkan suara pemilih.

namun, usulan mengenai perbaikan pengaturan dana kampanye terus ditolak oleh para pembuat regulasi sebab banyak upaya mempertahankan kaum `cukong` selama pada partai.

Warga Berland meminta Panglima TNI buka dialog

keluarga purnawirawan serta warakawuri pada rt06/rw03 jalan kesatrian iii juga iv berland, kebon manggis, matraman, jakarta timur menyewa panglima tni agar menjalankan diskusi untuk melaksanakan masalah rencana penggusuran paksa rumah mereka dengan direktorat zeni angkatan darat.

kami menyewa panglima tni memusyawarahkan dan menggunakan Jawaban paling pas bersama untuk seluruh angka properti negara di lingkungan tni, khususnya kompleks berland, kata juru bicara masyarakat donald tambunan selama jakarta, selasa malam.

ia menyatakan, di 14 mei 2013 akan kembali adalah hari berdarah kepada sekitar 30 pihak janda pahlawan pejuang 1945 di komplek berland, matraman, jakarta timur.

karena, kata dia, pada tanggal itu properti mereka akan digusur paksa oleh direktorat zeni angkatan darat (ditzi ad).

Informasi Lainnya:

disebutkan bahwa ditzi ad dalam 22 april 2013 dengan sekonyong-konyong tanpa dengan musyawarah atau diskusi terlepas sebelumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan Salah satu (sp-1) mengenai pengosongan rumah kompleks berland dan dihuni kurang lebih 15.000 jiwa tergolong ke 30 pihak janda pahlawan 1945 tersebut.

kompleks berland, kata donald, merupakan kompleks bersejarah selama mana sebelum kemerdekaan ri komplek itu dihuni dengan pasukan knil.

setelah kemerdekaan ri, ujarnya, pasukan pejuang 1945 secara otomatis menghuni komplek perumahan tersebut.

menurut dia, tidak ada gangguan tak terpengaruh yang dialami masyarakat komplek berland sampai di 22 april 2013 tni/ditzi ad mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan (sp-1) yang membeli resah serta shock masyarakat, termasuk 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 dan masih tersisa selama sana.

untuk tersebut, tutur dia, penduduk berland dan serta tergabung selama aliansi kaum korban kebijakan penyelenggara negara (aprn) mengecam aksi sewenang-wenang dan dilaksanakan ditzi ad, sebab sp-1 yang dikeluarkan jelas-jelas melanggar hukum.

menurut undang-undang nomor 51/prp/1960 serta pasal 196 hir (herziene indsland reglement), ujarnya, dengan begini dan dapat mengeluarkan izin penggusuran, pengosongan, pengusiran dan/atau pembongkaran rumah hanyalah atas izin kepala daerah atau ketua pengadilan negeri.

karenanya, papar dia, untuk penyelenggara negara seharusnya tni/ditzi ad dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan dan berlakuk dengan nasional (positif), bukan cuma terhadap aturan internal mereka sendiri, makanya seolah-olah negara ini merupakan negara tni/ditzi ad, bukan negara hukum.

padahal, ujarnya, uud 1945 tegas mengatakan, indonesia adalah negara hukum oleh karenanya siapa pun dalam lembaga tak terpengaruh, harus tunduk serta patuh kepada hukum.

oleh karena itu, warga berland membayar presiden ri cq. menteri keuangan cq. menteri pu cq. panglima tni agar dengan langsung menyelesaikan semua persentasi dan atau sengketa properti negara secara nasional.

warga juga meminta panglima tni supaya menindak dengan tegas oknum tni/ditzi ad dan mengeluarkan sp-1, karena jelas-jelas melanggar hukum, termasuk melanggar uu tni nomor 34 tahun 2004.

selain tersebut, katanya, menyewa panglima tni untuk memerintahkan direktur zeni ad untuk mencabut sp-1.

Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Djadja Suparman didakwa

bekas panglima kodam v/brawijaya, letnan jenderal tni (purnawirawan) djadja suparman, didakwa pada pengadilan militer tinggi iii surabaya, dalam perkara korupsi tukar guling (ruilslag) tanah.

sesuai surat dalam kami, perwira penyerah perkara adalah kepala staf tni ad, bukan panglima tni karena terdakwa sebelum pensiun sudah dipindahkan ke kesatuan awal. sidang perkara ini mau dilanjutkan dengan sidang lanjutan berupa pemeriksaan saksi, kata hakim militer, hidayat manoi, saat membacakan putusan sela, selasa.

kuasa hukum terdakwa, teguh santosa, dari lembaga bantuan hukum pancasila menyatakan banding atas putusan sela itu.

sejak awal, kami telah mempermasalahkan perwira penyerah perkara pada perkara ini sebab kami yakin itu adalah panglima tni, bukan kepala staf tni ad. perbedaan ini merupakan acuan awal terhadap kami perihal potensi absolutnya, katanya.

Informasi Lainnya:

pihaknya memerlukan waktu untuk mengajukan memori banding atas putusan sela.

suparman diadili dalam perkara pembebasan lahan tol, sebab sewaktu masih menjabat dijadikan panglima kodam v/brawijaya diduga tidak menyerahkan uang ganti rugi lahan itu ke kas negara.

dalam perkara tersebut, terdakwa suparman diduga telah menukar guling tanah seluas 8,8 hektare senilai rp13,3 miliar dalam dukuh menanggal, kecamatan wonocolo, surabaya, di 1998.

sidang perkara tersebut hendak dilanjutkan dalam 13 mei melalui agenda pemeriksaan saksi-saksi dan diduga tahu peristiwa dan terjadi selama 1997-1998.

saksi-saksi yang mau didatangkan tersebut pada antaranya berasal dari badan pertanahan negara juga zat yang lain sebanyak 21 orang.

Pendidikan perwira TNI tersedia untuk 29 putra Papua

markas besar tni selama tahun 2013 menyiapkan kuota 29 lulusan sma putra benar papua untuk pendidikan calon taruna perwira tni pada tiga angkatan darat, laut dan udara.

ketua tim seleksi penerimaan calon perwira putra papua, kolonel laut (p) yuddy subiantoro pada antara selama biak selasa, mengakui, seleksi studi calon perwira tni khusus putra seorang papua berlangsung transparan serta bebas kkn.

putra papua dan lulus seleksi studi calon perwira tni ingin dididik pada empat tahun pas matra angkatan bersangkutan, ujar kolonel yuddy.

ia menyatakan, supaya seleksi penerimaan calon perwira putra papua tahun 2013 tersebar pada biak, jayapura serta sorong, papua barat.

Informasi Lainnya:

melalui rekruetmen khusus putra papua ikut studi calon perwira tni, menurut kolonel yuddy, dicari pada pilihan tahun kedepan bisa melahirkan calon pemimpin tni dari kalangan putra asli daerah.

peluang putri asli papua menjadi perwira tni amat terbuka luas, yang dapat membeli bisnis ini tengah diseleksi secara ketat tim mabes tni, katanya.

berdasarkan data kuota 29 putra asli papua disiapkan merupakan calon perwira tni mau dibagi 20 angkatan darat, empat taruna angkatan udara empat dan lima taruna angkatan laut.

Hukum keluarga belum pro terhadap perempuan

ketua mahkamah konstitusi (mk) akil mochtar menyatakan hukum keluarga saat ini dipandang belum pro pada hak juga kepentingan perempuan serta putri.

terutama sebab masih adanya hambatan bagi mereka supaya mengakses hukum dan keadilan, kata akil, pada seminar mengenai hak konstitusional perempuan, selama jakarta, senin.

akil mengajarkan akses hukum serta keadilan dijamin selama uud 1945 sebagai salah Satu hak konstitusional.

karena itu, lanjutnya, ide sistem pengadilan keluarga yang terintegrasi dipandang untuk salah Salah satu Jalan keluar yang patut dipertimbangkan, terutama agar keluar dari serta melaksanakan persoalan dualisme serta dikotomi hukum.

Informasi Lainnya:

akil dan menegaskan kiranya pihaknya mendukung gagasan agar mewujudkan pembentukan pengadilan keluarga bila dapat menyerahkan harapan masih untuk menyerahkan akses yang lebih baik terhadap wanita juga anak-anak membeli keadilan.

ketua mk menyampaikan bawa telah banyak ketentuan yang relatif memberikan perlindungan terhadap hak-hak kontitusional hawa, tapi masih ada ketentuan yang baru dirasakan kurang adil bagi perempuan.

wajar bila dorongan agar menggarap supaya mengerjakan reformasi hukum keluarga terkristalisasi merupakan jadwal berguna yang usah diperjuangkan, terlebih apa hak-hak konstitusional hawa mampu diletakkan dalam posisi yang equal, ujarnya.

Kejaksaaan Agung tetapkan status DPO Susno Duadji

jaksa agung basrief arief menyampaikan bahwa terhitung mulai senin (29/4) mantan kabareskrim komjen (purn) susno duadji dinyatakan masuk pada daftar pencarian pihak (dpo).

saya kira hari ini saatnya demikian, yaitu dinyatakan dpo. nanti ditindaklanjuti, tutur jaksa agung selama kompleks sekretaris negara, jakarta, senin.

menurut jaksa agung, penetapan status dpo pada susno duadji sudah pasti berimbas dalam pencekalan.

kalau telah begitu (status dpo) daripada kementerian hukum juga ham pasti sudah ditindaklanjuti, ucapnya.

Informasi Lainnya:

sebelumnya, presiden susilo bambang yudhoyono telah memerintahkan kapolri dan jaksa agung meyakinkan proses hukum berjalan melalui adil dalam kasus hukum mantan kabareskrim komjen (purn) susno duadji.

presiden mengatakan rakyat menginginkan penegakan hukum yang adil juga betul, sehingga kepolisian juga kejaksaan agung harus fokus kebutuhan masyarakat tersebut.

rakyat mau hukum ditegakkan, rakyat mau negara dan pemerintah, tergolong kepolisian dan kejaksaan berfungsi dan jalankan tugas melalui baik, papar presiden.

sebelumnya, jaksa eksekutor mendatangi rumah susno duadji pada kompleks jalan pakar raya nomor 6 kelurahan ciburial, kecamatan cimenyan, kabupaten bandung dari rabu pagi (24/4). sesudah melalui proses yang alot, proses eksekusi itu tidak menemui jalan sampai susno dibawa ke polda jawa barat.

HKTI desak UU Perlindungan Petani selesai tahun ini

himpunan kerukunan tani indonesia (hkti) mendesak untuk uu perlindungan petani beres tahun 2013 sebab mau membuat petani bergairah menggarap kegiatannya makanya produksi meningkat juga swasembada pilihan pertanian memenuhi harapan.

jangan hingga terjadi lagi kasus daging ataupun bawang yang harganya tinggi sehingga konsumen dirugikan dan petani tidak memperoleh faedah daripada kenaikan harga itu, papar ketua harian hkti sutrisno iwantono selama diskusi nasional uu perlindungan petani pada rangka menyambut hut hkti ke-40 pada jakarta, sabtu.

sutrisno menyampaikan untuk mendesak pemerintah juga dpr segera mensahkan uu itu dengan demikian pihaknya mau mengadakan unjuk rasa jika masa reses anggota dpr tuntas, selain lobi melalui bagian mengenai.

iwantono yakin uu perlindungan petani mau membuat petani sejahtera serta terlindungi makanya mereka bergairah bertani makanya sasaran swasembada memenuhi harapan. kalau produksi mencukupi dengan demikian konsumen dan hendak diuntungkan karena barang lengkap melalui harga terjangkau.

Informasi Lainnya:

iwantono menyerahkan beberapa masukan agar ruu perlindungan petani, diantara lain perlunya asuransi bagi petani bila terjadi gagal panen. hal ini hendak membuat petani merasa terlindungi, katanya.

usulan lain, melindungi petani dari banjir pilihan impor melalui mengenakan instrumen tarif terhadap pilihan impor dibandingkan melalui sistem kuota koleksi impor dan dianggapnya cuma menguntungkan segelintir pengusaha.

sebaliknya sistem tarif membeli siapapun dapat mengerjakan impor asal dikenakan tarif tertentu makanya pasokan terpeleihara.

hkti memberi usul perlunya bank khusus petani yang diberi tugas memodali petani.