Komisi VII cari solusi IUP tumpang-tindih

sejumlah anggota komisi vii dpr ri mencari Jalan keluar tenntang tumpang-tindih ijin usaha pertambangan (iup) selama kabupaten morowali, sulawesi sedang, untuk tidak menimbulkan sengketa berkelanjutan.

pencarian solusi tersebut diselenggarakan dalam kota palu, rabu, melalui mempertemukan pt vale indonesia, pemkab morowali, pemprov sulawesi sedang, melalui dimediasi dengan komisi vii dpr ri dan membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, juga lingkungan.

sutan bhatoegana, sebagai ketua tim kunjungan kerja komisi vii dpr ri, mengatakan pertemuan tersebut tidak membeli pihak dan salah serta seorang ternyata membeli Jawaban untuk kepentingan negara juga kesejahteraan penduduk.

hasil pertemuan ini nanti kita bahas pada komisi vii, serta setelah tersebut hendak memanggil bagian tenntang, kata politisi asal partai demokrat ini.

Informasi Lainnya:

dia mengatakan ketika ini selama kabupaten morowali terdapat 43 iup tumpang tindih dan berada lahan konsesi milik pt vale indonesia.

menurutnya, tumpang-tindih iup itu terjadi sebab lahan lahan konsesi milik pt vale indonesia yang luasnya mencapi 36 ribu hektare tidak kunjung digunakan.

olehnya kepala daerah memberikan ijin kepada pihak lain agar mengolahnya supaya mampu pemasukan, ujarnya.

sekretaris kabupaten morowali syahril ishak menyewa pada pt vale indonesia supaya tegas menyikapi kondisi itu melalui menyepakati kontrak karya yang sebelumnya telah disepakati.

kalau ingin digunakan, cobalah. jangan ditunda-tunda. kami memberikan ijin ke perusahaan lain karena lahan itu nganggur, katanya.

sementara tersebut, presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menungkapkan perusahaan tambang dan beroperasi dengan menggunakan iup tumpang-tindih tersebut dalam umumnya tak memperdulikan kelestarian lingkungan.

banyak lingkungan hancur, perusahaan tidak mencari pelabuhan agar mengangkut tanah mengandung nikel, katanya.

perusahaan dan sebelumnya bernama pt inco ini serta berencana serta berencana melepas sederat lahan konsesinya karena dinilai terlalu luas.

saat ini perusahaan tambang nikel paling besar kedua pada dunia ini mempunyai lahan efektif seluas 190 ribu hektare yang tersebar sulawesi selatan, sulawesi tengah juga sulawesi tenggara.