komisi x dewan perwakilan rakyat kecewa dengan kinerja kementerian pendidikan serta kebudayaan sesudah melihat permasalahan di pelaksanaan ujian nasional hampir selama semua provinsi.
fakta berbicara lain, sehingga kami semua dalam komisi x sangat tidak terima melalui un yang kacau ini. padahal semua kali melaporkan katanya persiapannya telah matang, namun dan terjadi hingga hari ini berbalik kan, papar wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel dalam makassar, senin.
ia menyampaikan permasalahan un selama 2013 tak mungkin terulang dulu selama tahun-tahun mendatang.
pihaknya harapkan pada kemendikbud supaya dapat menunjukan permasalahan tersebut agar mereka tidak mengulangnya pada tahun mendatang.
Informasi Lainnya:
- Tips Mengatasi Jerawat Bandel
- Mengatasi Jerawat Membandel
- Tips Mengatasi Jerawat Bandel
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
komisi tersebut sudah melayangkan surat panggilan kepada mendikbud muhammad nuh untuk menyerahkan penjelasan serta pertanggungjawaban kepada dpr terkait melalui pelaksanaan un 2013.
kita akan minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan sehingga un amburadul begini, apa yang terjadi dan apa rencana mereka kepada un 2014, papar syamsul yang ditemani beberapa anggota dpr ri dalam antaranya vena melinda, ulfah hermanto, dan ahmad zainuddin.
ia menungkapkan sampai saat ini masih ada bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan itu mulai dari pencetakan naskah ujian dan tersentralistik sampai materi teknis yang lain.
dpr, ujarnya, setuju melalui un dan sebagai dijadikan ukuran pemerataan pendidikan.
akan tetapi, mengenai melalui hasil un dan ingin sebagai untuk tiket agar masuk ke perguruan tinggi, dia menyatakan perlunya kemendikbud mempunyai patokan dan lain, tanpa melihat hasil un.
hasil un tersebut tidak memperlihatkan mutu siswa dan sebenarnya juga ini dan merupakan tantangan kita bersama. harus ada patokan lain selain daripada hasil un tersebut, katanya.
ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir dalam dialog tersebut menyampaikan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi di semua provinsi.
ia mengatakan pesan melalui komisi x dpr itu untuk diutarakan terhadap kemendikbud tenntang kekecewaan terhadap pelaksanaan un.
ia mengaku sejak awal tak pernah setuju bila pencetakan un mesti dipusatkan selama jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, sebab letak geografis, terlebih selama indonesia pihak timur dan cukup sulit untuk distribusi soal ujian.
ia menjelaskan un yang dilaksanakan serentak melalui mencetak naskah un yang tersentralisasi dalam jakarta, mau berpengaruh pada distribusi.
dari januari lalu aku suda berbagi ke kemendikbud mengenai risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi sebab tidak didengar dengan demikian beginilah hasilnya, katanya.
ia menjelaskan kondisi geografis di indonesia pihak timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan yang masih kurang baik makanya distribusi soal ujian memerlukan masa dan berlalu.
dia menyatakan tuntutan agar badan standar nasional studi (bsnp) serta badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian studi serta kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.
ia menyampaikan persoalan itu bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp dan litbang kemendikbud, disamping pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, sehingga berbagai mesti bertanggungjawab, katanya.
halide dan mempertanyakan alasan kemendikbud yang tidak menggarap kontrak melalui percetakan mengenai jadwal un.
seharusnya, ujarnya, kemendikbud memberikan kontrak yang detail, termasuk kapan soal dicetak juga waktu didistribusikan ke daerah.
selain itu, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya dilaksanakan oleh guru, akan sementara petugas pihak tata usaha serta terpaksa berkurang tangan.
oleh karena tersebut, dia harapkan kepada komisi x dpr untuk mampu menyatakan hal tersebut kepada mendikbud agar kementerian itu melayani saran-sarannya agar bahan evaluasi supaya tidak terjadi kekacauan un, seperti ketika ini.